Eksistensi

ART & PARTNER Law Firm, berdiri sejak 1 Juni 2008 di kawasan bisnis Kuningan, Jakarta. Kantor Hukum yang didirikan Robikin Emhas, S.H., M.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., Muchtar Sindang, S.H, S.E. dan Joni Gusyawan Sambaum ini merupakan transformasi dari ART & PARTNER Attorney at Law dan ART PARTNER Law Office. Demikian berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 30 Desember 2016.

Selengkapnya

Ketua MK Hamdan Diharapkan Pulihkan Kepercayaan Publik

Pengacara Robikin Emhas berharap ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru terpilih Hamdan Zoelva mengembalikan kepercayaan publik setelah tertangkapnya Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selengkapnya

Ini 3 Syarat Kondisi Genting Untuk Terbitkan Perppu

KOMPAS- ... Pihak penggugat, Robikin Emhas menilai, Perppu MK bertentangan dengan UUD 1945 karena dikeluarkan tidak dalam kondisi kegentingan yang memaksa

Selengkapnya

Capaian Layanan

ART & PARTNER Law Firm, menangani perkara legal corporate, perkara pidana, perdata dan tata usaha negara di lingkungan peradilan Mahkamah Agung, serta perkara konstitusionalisme di Mahkamah Konstitusi, selain layanan konsultasi politio-legal terkait kepemilukadaan.

Selengkapnya

Relasi

ART & PARTNER Law Firm, mengembangkan human relations dengan intelektual, scholar, dan praktisi yang menguasai kedalaman ilmu hukum terapan, ilmu pemerintahan, ilmu kebijakan publik, ilmu kewilayahan, desentralisasi dan otonomi daerah, dan diskursus stratejik lainnya.

Selengkapnya

Pembela Umum

Robikin Emhas, advokat dan konsultan hukum yang sekaligus managing director pada ART & PARTNER Law Firm

Konsentrasi Layanan

Litigasi Konvensional

Perkara pidana, perdata dan tata usaha negara di lingkungan peradilan Mahkamah Agung masih menjadi inti layanan ART PARTNER law office.

selengkapnya..

Litigasi Konstitusional

Konstitusionalitas norma, Pemilukada dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara adalah pembentuk diskursus konstitusi dan konstitusionalisme di masa reformasi.

selengkapnya..

Konsultasi Hukum

Masyarakat Indonesia mulai menunjukkan kualitas kesadaran hukum yang signifikan. Tak semua perkara hukum harus diselesaikan melalui prosedur litigasi.

selengkapnya..

Legal Opinion

Opini hukum (legal opinion) merupakan alternatif bagi klien untuk menyelesaikan masalahnya dalam bahasa hukum (rechtaal) yang komunikatif.

selengkapnya..